Pimpinan DPRD Terima Kunjungan Dubes Singapura

BANDUNG,-- Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Haris Yuliana dan Abdul Harris Bobihoe beserta Ketua Komisi I, Syahrier didampingi Sekretaris DPRD, Daud Achmad menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar (5/10) di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.

Duta Besar Singapura yang berkunjungan ke DPRD Provinsi Jawa Barat yang berkunjung ke DPRD Jabar untuk yang ketiga kalinya ini kembali berbicara mengenai kerjsama antara Pemprov Jabar dan Pemerintah Singapura yang perlu untuk ditingkatkan lagi.

Pada kunjungannya kali ini, Anil Kumar mendapatkan penjelasan mengenai kondisi Jabar terkini termasuk situasi ekonomi dari Wakil Ketua Haris Yuliana dan Abdul Harris Bobihoe.

“Kondisi perekonomian di Jawa Barat relatif baik, bahkan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional,” jelas Haris Yuliana.

Menganggapi pertanyaan mengenai turunnya daya beli masyarakat, Haris mengatakan, di Jawa Barat hal tersebut tidak begitu signifikan. Memang menurut Haris, ada yang mengalami penurunan namun di sisi lain juga ada kenaikan.

Sementara itu, terkait prioritas pembangunan di Jawa Barat saat ini , sebagaimana yang ditanyakan oleh Dubes Singapura, Bobihoe menjelaskan, saat ini prioritas pembangunan di Jawa Barat adalah infrastruktur selain ekonomi dan pendidikan. 

“Kita sedang menyelesaikan pembangunan BIJB di Majalengka, Insya Allah tahun 2018 sudah bisa digunakan.“

Meskipun, menurut Haris menambahkan, baru-baru ini DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan kabar pemerintah pusat membatalkan bantuan senilai Rp350 milyar sebagaimana yang dijanjikan. “Tapi kami akan berusaha hal tersebut tidak mengganggu penyelesaian bandara BIJB,” tegas Haris.

Jawa Barat sendiri saat ini memang sedang membutuhkan penambahan panjang jalan, termasuk jalan tol, pengaktifan jalur kereta api sehingga diharapkan dengan memadainya sarana infrastruktur perhubungan akan memperlancar arus barang.

Menanggapi hal ini, Anil menambahkan bahwa memang persoalan konektivitas atau ” keterhubungan” ini sangat penting termasuk bagi sektor pariwisata. “Pariwisata itu sebenarnya tidak rumit yang penting ada connectivity.”

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I, Syahrier mengharapan untuk semakin mempererat hubungan kedua pemerintah mengharapkan adanya kerjasama MoU seperti beberapa kerjasama “Sister City” yang sudah dilakukan Pemprov Jabar dengan beberapa negara bagian di Tiongkok dan Rusia, Jepang, Maroko dan negara lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Anil mengatakan, terkait kerjasama investasi yang dilakukan negaranya yang menjadi perhatian adalah masalah regulasi upah minimum serta buruh yang tidak militan. “Itu yang menjadi faktor penting bagi kami.” (KUS)