ARI Surati Wapres JK, Dubes AS dan Australia

-Terkait Rencana Konvensi Otda dan Aksi Solidaritas Bagi Gakin-

BANDUNG, PATROLI,- Adanya rencana Asosiasi Relawan Indonesia (ARI) yang akan menggelar Konvensi Otonomi Daerah (Otda) dan aksi Solidaritas bagi warga miskin (Solidarity for the poor) sebagai manifest aspirasi warga dalam forum seminar yang direncanakan berlangsung dan bertempat di Trans Hotel di Bandung pada tanggal 24-25 Juni 2015, demi terselenggara kegiatan tersebut berjalan lancar pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan dan dukungan kepada Wakil presiden Republik Indonesia. Demikian dikatakan Sekjen Asosiasi Relawan Indonesia (ARI), Gatot Kertabudi dalam Press Releasenya, Kamis (12/5/2015).

Dalam konvensi Otonomi Daerah tersebut, dirinya telah membentuk sebuah panel beranggotakan para Guru Besar dari berbagai disiplin (multinary discipline) yang bertugas menyiapkan Naskah dan sebagai Tim Pembahas pada acara tersebut.

Pelaksanaan Konvensi Otonomi Daerah lebih dimaksudkan membuka cakrawala pemikiran bersama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan di daerah sesuai denga system yang diadopsi berdasar pada kerangka presidensial atau parlementer yang berlaku secara umum.

ARI sangat percaya bahwa para penyelenggara Negara baik di pusat dan di daerah akan menunjukan kenegarawanan sebagai para pejabat tersumpah (Aworn Officers) bahwa kepentingan Negara dan bangsa berada diatas kepentingan pribadi dan golongan sesuai dengan semangat dan yang terkandung dalam konstitusi Negara bahwa setiap upaya lebih ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan kecerdasan dan kemakmuran rakyat ( the intelligence and the welfare of the people) secara keseluruhan.

Selain itu, ARI juga mengirim surat kepada Duta Besar Amerika Serikat dan Duta Besar Australia untuk Indonesia dengan permohonan kedua petinggi Negara Sahabat dimaksud berkenan menjadi pembicara tamu (visiting speaker) untuk dapat memaparkan system penyelenggaraan pemerintahan di Negara nya untuk kepentingan comparative study.

ARI sebagai pemrakarsa Konvensi Otonomi Daerah, mohon ijin  dari Wakil presiden dapat mengundang Asisten Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia sebagai para peserta  dan untuk kepentingan ini dimohon atas biaya masing-masing, disamping kami dapat mengundang para ilmuwan dalam dan luar negeri, dan para pemuka lain dari berbagai kalangan.

Disamping itu ARI juga mengundang Direktur Bank Dunia/IFC di Jakarta yang juga dimintakan sebagai salah satu pembicara dengan pertimbangan tidak semua Pemerintah daerah mengetahui secara persis mengenai TUPOKSI Bank Tersebut.

Kami mengajukan permohonan persetujuan kepada Bapak Wakil Presiden agar segala pembiayaan untuk penyelenggaraan Konvensi Otonomi Daerah sepenuhnya dapat dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai wakil pemerintah sebagaimana kami telah bertemu dengan Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Jawa Barat sebagai pejabat yang mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat.

Selanjutnya kami mohon Bapak Wakil Presiden berkenan hadir dan dapat menyampaikan sambutan berikut membuka resmi Konvensi Otonomi Daerah tersebut, dan berkenan mengukuhkan aksi Solidaritas bagi warga miskin secara nasional. Untuk kepentingan agenda protokoler, kami akan berkonsultasi dengan para pejabat kementrian dalam dan luar negeri dan para pejabat pemerintah provinsi Jawa Barat dan para pejabat pemerintah Kota Bandung.kata Gatot Kertabudi.

Solidaritas Bagi Warga Miskin

Sesuai keyakinan bersama bahwa masalah kemiskinan harus ditempatkan menjadi masalah dan beban bersama (common burden), dalam implementasinya tidak saja menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah, namun adanya semangat gotong royong dari warga mampu (the rich) kepada warga miskin (the poor) tidak dalam bentuk bagi-bagi uang, tapi dalam bentuk pemberian  pekerjaan  yang dapat membiayai hidupnya.

ARI telah meminta bantuan kalangan media cetak dan elektronik untuk dapat mensosialisasikan prakarsa ini berikut dapat membuka Dompet solidaritas bagi warga miskin, yang selama ini aksi kepedulian baru dalam bentuk peduli terhadap musibah, atau mencari keberuntungan lewat undian, dan untuk kepentingan ini kami telah menyurati lembaga Tipikor, Badan Pemeriksa Keuangan fungsionl (BPK dan BPKP) untuk memberikan supervisi.

ARI juga telah menyurati para pemuka dari berbagai kalangan untuk berkenan sebagai pelaksana kegiatan bagi pemberdayaan warga miskin, begitu juga ARI telah  menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk kiranya dapat memberikan persetujuan agar dana hasil korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum secara tetap yang semula merupakan asset Negara yang dipisahkan dapat disumbangkan untuk mendukung Aksi Solidaritas bagi warga miskin.kata Gatot.

Konferensi Pers

Sebagai upaya sungguh-sungguh dari Asosiasi Relawan Indonesia (ARI) atas dua kegiatan dimaksud, pihaknya akan menggelar Konferensi Pres dengan mengundang media cetak dan elektonik pada hari Rabu, 27 Mei 2015 bertempat di TRANS HOTEL di Bandung untuk menyampaikan penjelasan sesuai keperluan, dan persiapan-persiapan yang telah dilakukan berikut  respon dari berbagai kalangan.

Dalam sebagian isi surat yang ditujukan ke Wakil presiden itu, ARI mengatakan”merupakan sebuah kehormatan luar biasa (extra ordinanary honour), seandainya sudilah kiranya Bapak Wakil Presiden berkenan mengijinkan ARI untuk dapat menjumpai secara langsung Wakil Prsiden untuk mendapat petunjuk dan advis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.” Kata Gatot Kertabudi. (Boni Hermawan/AS)