DPA 2018 Harus Dongkrak Pembangunan Jabar

BANDUNG

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2018, di Halaman Depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro nomor 22, Jumat (5/1/2018).

Hadir dalam kesempatan tersebut Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekertaris Daerah, dan Kepala OPD Provinsi Jawa Barat.

Selain itu alam kesempatan tersebut juga diberikan Santunan Jabar Peduli kepada para Pegawai Kamdal dan Cleaning Service di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya ingin pelaksanaan anggaran bisa dilakukan tepat waktu. Hal ini, menurut Ineu akan mendongkrak pembangunan di Jawa Barat yang sesuai dengan harapan.

DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen akan selalu melakukan pengawasan terhadap para pelaksana anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang selama ini dijalankan oleh Pimpian dan Anggota DPRD Jabar.

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kontribusi DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

"Kami ingin menunjukkan bahwa dengan kerja bersama, dengan gotong royong, dengan kekompakan yang kita lalukan, baik eksekutif, legistlatif, yudikatif , atau Forkopimda yang ada di Jawa Barat akan menghasilkan kerja yang luar bisa bagi masyarakat Jawa Barat," tutur Ineu.

Sementara, Aher memaparkan dalam arahannya, bahwa Volume APBD Jabar TA 2018 sebesar Rp 33,157 Triliun lebih atau naik 3,37% dari Tahun 2017.

Pendapatan Daerah sebesar Rp 31,961 Triliun lebih atau naik 4,65% dari Tahun 2017 dan Belanja Daerah sebesar Rp 33,157 Triliun lebih atau naik 2,25% dari Tahun 2017.

Anggaran ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun, kata Aher, Pemerintah melalui anggaran ini hanya menyumbang sekitar 15% pada pertumbuhan ekonomi, namun memiliki jumlah atau nominal yang besar hanya dari satu entitas, yaitu Pemerintah.

"Meskipun masyarakat itu men-triger (memicu) perekonomian 85 persen tapi kan sangat luas cakupannya, sangat banyak yang belanjanya. Tapi kalau Pemerintah satu entitas belanja dari Pemerintah itu 15 persen. Ini (Pemerintah) kelompok belanja terbesar yang ada di negeri kita dan negeri-negeri manapun," jelas Aher.

"Dalam makro ekonomi, ini (anggaran Pemerintah) menjadi faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam belanja pengeluaran yang menggambarkan pertumbuham ekonomi kita. Ada konsumsi, investasi, ada ekspor-impor, dan belanja negara atau government spending," tambahnya.

Dengan begitu, menurut Aher, anggaran Belanja Negara harus ditata dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian yang ditandai dengan denyut ekonomi, terbukanya lapangan kerja, dan pendapatan/pengeluaran masyarakat yang meningkat.

"Mari kita jadikan Belanja Pemerintah ini menjadi belanja yang terbaik, efektif, efisien," ajak Aher. (SYA)