Pemotongan Dana Bantuan Desa Murni Usulan Pemprov

BANDUNG, PATROLI,-- DPRD Jawa Barat tidak ingin dikambinghitamkan dengan adanya pemotongan dana bantuan infrastruktur desa tahun ini oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terlebih setelah mencuatnya pemberitaan mengenai pengadaan mobil operasional bagi 95 anggota legislatif tersebut.

Ketua Fraksi PDIP, Waras Wasisto mengatakan, pemotongan dana bantuan infrastruktur desa tidak ada kaitannya dengan pengadaan mobil operasional bagi anggota dewan. DPRD Jabar, tambah Waras, tidak pernah mengusulkan kedua hal tersebut, karena pengadaan mobil operasional dan pemotongan dana bantuan infrastruktur desa berawal dari usulan Pemprov Jabar.

“Dewan ini jangan jadi kambing hitam. Dana desa dihilangkan, berlindung di balik isu mobil. Seolah-olah dewan ini enggak tahu hatinya rakyat. Yang menghilangkan dana desa kan birokrat (Pemprov Jabar), bukan dewan,” kata Waras.

Tidak hanya itu, Waras pun menyayangkan sikap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang seakan cuci tangan terkait pemotongan dana bantuan infrastruktur desa ini. Saat pertemuan dengan pimpinan DPRD Jabar baru-baru ini, lanjut Waras, Gubernur mengaku tidak tahu perihal pemotongan dana bantuan infrastruktur tersebut.

“Kira-kira masuk akal enggak Gubernur enggak tahu dana desa dipotong? Mungkin enggak seorang TAPD atau birokrat atau Bappeda tidak lapor pimpinannya? Jangan begitu lah,” bebernya.

Sehingga, Waras kembali menyayangkan munculnya informasi yang selama ini beredar luas. “Kita (DPRD Jabar) dikambinghitamkan, seolah-olah dana desa kepakai gara-gara (pengadaan mobil operasional) kita. Dana desa itu yang motong mereka (Pemprov Jabar) kok,” katanya.

Oleh karena itu, Waras mengaku telah mengusulkan kepada pimpinan DPRD Jabar agar menggelar rapat pimpinan yang di dalamnya membahas mengenai pengadaan mobil operasional bagi 95 anggota dewan tersebut. Menurutnya ini merupakan sikap resmi DPRD Jabar atas isu pengadaan mobil tersebut.

Meski begitu, Waras mengaku saat ini Fraksi PDIP belum menentukan sikap. Pihaknya akan mengikuti suara terbanyak fraksi lain apakah menerima atau menolak pengadaan mobil tersebut.

Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Jabar dengan tegas akan menolak pembelian kendaraan dinas anggota dewan meski sifatnya hanya pinjam pakai. "Kami dari Fraksi Partai Nasdem Jabar akan menolak pembelian mobil Fortuner untuk anggota DPRD Jabar, sekalipun sifatnya hanya pinjam pakai,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jabar, M Iqbal.

Iqbal berjanji, pihaknya akan mengembalikan mobil dinas kepada Sekretariat DPRD Jabar jika rencana tersebut sudah tetap dilaksanakan. “Bahkan kalau diminta, kami siap juga mengembalikan mobil lama ke Setwan,” katanya. (Kuswandi)