Ineu, “Kami Jadi Suksesi Pilkada di Jabar”
BANDUNG,-- Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar) menjamin tugas-tugas mereka
sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemerintah,
penganggaran dan penyusunan peraturan tidak akan terbengkalai meski tahun ini
merupakan tahun politik Jabar.
Mereka memastikan sudah berkomitmen untuk melaksanakan
tugas-tugas kedewanan mereka tanpa
terganggu dengan agenda politik masing-masing partai. Meski demikian, DPRD siap
menerima sanksi jika mereka melanggar komitmen tersebut.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pihaknya
menyadari pada tahun ini bahkan tahun 2019 mendatang akan lebih sibuk dengan
agenda DPRD dan juga agenda masing-masing partai di DPRD yang ditugaskan pula
untuk menyukseskan pasangan yang diusung oleh partai-partai asal mereka.
"Kan DPRD juga lembaga politik, dan akan hajat politik
hingga 27 Juni ini. Saya sudah ingatkan sejak 2017 karena saat itu ada anggota
DPRD yang maju di kabupaten kota, maupun provinsi. Meski bukan calon tentunya
kami jadi suksesi pilkada di Jabar," ujar Ineu ketika ditemui di
kantornya, Senin 8 Januari 2018.
Menurut dia, dengan kondisi sosial politik di Jabar saat
ini, pihaknya telah memiliki visi misi yang sama dengan tugas dan fungsi yang
sama. Pihaknya tetapa harus kompak merealisasikan rencana kerja 2018.
Di antaranya menetapkan lima Perda yang diusulkan dari 2017
hingga akhir Januari 2018 ini, kemudian pada Februari dan Maret persiapan LKPJ
GUbernur Jabar 2017 yang rutin tahunan sekaligus LPKJ terakhir Gubernur Jabar
pada tahun terakhir.
"Nanti dilanjut pemeriksaan BPK yang sudah berlangsung
pada bulan ini hingga Maret. Nanti diumumkan hasil opininya pada Mei. Belum
lagi kan APBD Jabar kan mulai diawasi
penyerapannya seiring dengan diserahkannya DPA kemarin," ujar dia.
Selebihnya, lanjut Ineu, pihaknya masih terus melakukan
pengawasan terhadap kinerja pelayanan pemerintah dan menampung aspirasi
masyarakat. Selain itu, pada tahun ini juga mereka akan membahas 14 Perda yang
baru.
Meski sudah mengetahu agenda yang akan dilakukan pada tahun
ini, Ineu menyadari pasti akan ada anggota bahkan dirinya harus absen dalam
pekerjaannya sebagai DPRD jika ada panggilan partai yang mendesak.
"Saya minta jangan sering absen juga karena sesuai
dengan tatib jika 6 kali berturut-turut absen dalam sidang paripurna ada
sanksi. Tapi kemarin pas masa pembukaan sidang 2018 masih memenuhi
quorum," ucap dia.
Diakui Ineu, berdasarkan pengalaman dia tahun 2013 lalu dia
merasakan fokusnya terbagi dua antara tugas partai dan DPRD. Namun dia mengaku
bisa membagi posisinya sehingga keduanya bisa dijalankan. Fungsi ketua fraksi
pun harus dominan dalam menjaga ritme tugas anggotanya.
Di sisi lain, Ineu pun meminta kepada anggota DPRD Jabar
yang berbeda-beda partai untuk tetap kompak meski pasangan calon yang mereka
usung berbeda-beda. Jangan sampai ada gesekan antara partai di DPRD.
Ineu pun mengingatkan, selain anggota DPRD nanti diberikan
tugas untuk menyukseskan pasangan yang mereka dukung, namun ada tanggung jawab
yang tidak ringan yaitu mewujudkan agar pilkada serentak berjalan kondusif dan
lancar.
"Jadikanlah pemprov Jabar ini, menjadi contoh provinsi
yang pelaksanaan pilkada dicontoh yang lain karena saling menghargai, budaya
kebersamaan siih asih asah asuh dibawa terus dalam semua proses demokrasi
poltik yang memerlukan falsafah Sunda. DPRD harus jadi garda terdepan menjaga
terlaksana pesta demokrasi di Jabar ini aman dan lancar," ucap dia. ***