Jabar Ketimpangan Perekonomian yang Besar
BANDUNG,-- Pimpinan
DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan silaturahim Kepala Bank Indonesia
Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat
yang baru, Juda Agung beserta Kepala Grup BI Jabar Ismet Inono beserta jajaran
BI Kanwil Jabar di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (13/3) kemarin.
Pada kunjungan tersebut, Ketua DPRD Ineu Purwadewi Sundari,
didampingi Wakil Ketua Ade Barkah
Surachman, Haris Yuliana serta Abdul Harris Bobihoe dan Wakil Ketua Komisi III
Hilman Sukirman menyambut baik kedatangan jajaran direksi BI Jabar dan membuka
pintu selebar-lebarnua untuk hubungan kemitraan yang lebi baik.
“Apa yang bisa kami bantu demikian juga sebaliknya,
mengingat persoalan di Jawa Barat ini cukup berat, karena perlu kerjasama
dengan semua stakeholder termasuk dengan Bank Indonesia,” demikian sambut Ineu.
“Bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada dan berat
tersebut secara bersama-sama itu yang menjadi harapan kami,” lanjut Ineu.
Juda Agung kepada Pimpinan DPRD menjelaskan kondisi
perekonomian di Jabar yang menurutnya akselerasinya cukup tinggi namun di sisi
lain terjadi ketimpangan perekonomian yang besar. Karena itu pihak BI berupaya
bagaimana mendorong perekonomian tapi
secara inklusif.
“Ke depan akan ada penyesuaian harga BBM, sehingga
kemungkinan akan terjadi inflasi yang cukup tinggi karena itu untuk mengatasi
persoalan tersebut kami akan mendorong
ekonomi inklusif,” kata Juda.
Pihak BI menurut Juda akan mendorong pengembangan kluster di
sektor pangan agar berdampak kepada masyarakat, selain mengembangkan ekonomi
syariah, pengembangan wirausaha serta UMKM non pertanian yang peminatnya luar
biasa.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jabar
juga memaparkan kondisi aktual di masyarakat Jawa Barat yang beberapa waktu
terakhir ini menjadi korban investasi ilegal sehingga menyebabkan kerugian yang
cukup besar. BI menurut Ineu juga perlu memberikan perhatian terhadap masalah
ini.
Hal yang sama dikemukakan Wakil Ketua Haris Yuliana yang
juga berharap agar BI juga bisa mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat
terkait lembaga keuangan. Hal lain yang mengemuka pada kesempatan tersebut
adalah masalah kemiskinan.
Saat ditanya menyenai kantung-kantung kemiskinan di Jawa
Barat, Haris Yuliana menyampaikan secara umum wilayah dengan angka kemiskinan
yang cukup tinggi ada di Jabar Selatan. Namun dijelaskan setelah wilayah
selatan dibuka dengan suntikan dana infrastruktur yang cukup besar dari APBN
dan APBD wilayah tersebut sudah mulai berkembang.
Terkait masalah kemiskinan ini, Haris Yuliana mengungkapkan
angka kemiskinan di Jawa Barat yang cukup besar menjadi masalah dan perlu
perhatian yang lebih. Karenanya menurut Haris pihaknya saat ini fokus pada
upaya perlunya membuat raperda inisiatif Penanggulangan Kemiskinan yang menurut
Haris penyelesaian masalah ekonominya bisa juga di dorong oleh BI. “Ini perlu
untuk mengendalikan kemiskinan,” ungkap Haris. (***)