Jabar Ketimpangan Perekonomian yang Besar

BANDUNG,-- Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan silaturahim Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan  Provinsi Jawa Barat yang baru, Juda Agung beserta Kepala Grup BI Jabar Ismet Inono beserta jajaran BI Kanwil Jabar di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (13/3) kemarin.

Pada kunjungan tersebut, Ketua DPRD Ineu Purwadewi Sundari, didampingi Wakil Ketua  Ade Barkah Surachman, Haris Yuliana serta Abdul Harris Bobihoe dan Wakil Ketua Komisi III Hilman Sukirman menyambut baik kedatangan jajaran direksi BI Jabar dan membuka pintu selebar-lebarnua untuk hubungan kemitraan yang lebi baik.

“Apa yang bisa kami bantu demikian juga sebaliknya, mengingat persoalan di Jawa Barat ini cukup berat, karena perlu kerjasama dengan semua stakeholder termasuk dengan Bank Indonesia,” demikian sambut Ineu.

“Bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada dan berat tersebut secara bersama-sama itu yang menjadi harapan kami,” lanjut Ineu.

Juda Agung kepada Pimpinan DPRD menjelaskan kondisi perekonomian di Jabar yang menurutnya akselerasinya cukup tinggi namun di sisi lain terjadi ketimpangan perekonomian yang besar. Karena itu pihak BI berupaya bagaimana mendorong perekonomian  tapi secara inklusif.

“Ke depan akan ada penyesuaian harga BBM, sehingga kemungkinan akan terjadi inflasi yang cukup tinggi karena itu untuk mengatasi persoalan tersebut  kami akan mendorong ekonomi inklusif,” kata Juda.

Pihak BI menurut Juda akan mendorong pengembangan kluster di sektor pangan agar berdampak kepada masyarakat, selain mengembangkan ekonomi syariah, pengembangan wirausaha serta UMKM non pertanian yang peminatnya luar biasa.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jabar juga memaparkan kondisi aktual di masyarakat Jawa Barat yang beberapa waktu terakhir ini menjadi korban investasi ilegal sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar. BI menurut Ineu juga perlu memberikan perhatian terhadap masalah ini.

Hal yang sama dikemukakan Wakil Ketua Haris Yuliana yang juga berharap agar BI juga bisa mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat terkait lembaga keuangan. Hal lain yang mengemuka pada kesempatan tersebut adalah masalah kemiskinan.

Saat ditanya menyenai kantung-kantung kemiskinan di Jawa Barat, Haris Yuliana menyampaikan secara umum wilayah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi ada di Jabar Selatan. Namun dijelaskan setelah wilayah selatan dibuka dengan suntikan dana infrastruktur yang cukup besar dari APBN dan APBD wilayah tersebut sudah mulai berkembang.


Terkait masalah kemiskinan ini, Haris Yuliana mengungkapkan angka kemiskinan di Jawa Barat yang cukup besar menjadi masalah dan perlu perhatian yang lebih. Karenanya menurut Haris pihaknya saat ini fokus pada upaya perlunya membuat raperda inisiatif Penanggulangan Kemiskinan yang menurut Haris penyelesaian masalah ekonominya bisa juga di dorong oleh BI. “Ini perlu untuk mengendalikan kemiskinan,” ungkap Haris. (***)
Powered by Blogger.