Mensos Apresiasi Tanggap Darurat Bencana Di Jabar

BANDUNG, PATROLI,-- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengunjungi lokasi banjir di Bandung Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menteri dan Gubernur menyerahkan buffer stock untuk keperluan pengungsi.

Khofifah mengatakan, penanganan bencana banjir ini sebenarnya telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan terinformasikan antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan instansi lainnya. Ini seperti dalam pemberlakuan status tanggap darurat.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan pengungsi dan korban terdampak bencana lainnya menjadi salah satu prioritas penanganan saat ini. Sehingga pendirian dapur umum untuk memasok kebutuhan korban bencana pun telah dilakukan.

"Seperti didapur umum ini menyiapkan 20 ribu nasi bungkus untuk korban banjir. Ini juga dilakukan dibeberapa dapur umum lainnya, jadi bukan satu-satunya di sini saja," ujar Khofifah, didapur umum Kampus Telkom University Kecamatan Dayeuhkolot, Senin (14/3/2016).

Khofifah menambahkan, dalam kondisi status darurat seperti ini, untuk menjamin kebutuhan korban, pemerintah kabupaten/kota bisa mengeluarkan beras cadangan maksimal hingga 100 ton. Begitu juga dengan pemerintah provinsi bisa mengeluarkan beras cadangan hingga 200 ton.  Setelah itu, baru pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial turut membantu kebutuhan logistik warga korban bencana.

"Namun memang terkadang cepat atau lambatnya bantuan ini tergantung dari daerah-daerah yang harus dilalui. Seperti daerah yang agak sulit dijangkau, bahkan seperti ada jembatan putus dan lainnya pasti agak terhambat. Tapi kalau untuk daerah yang mudah serta semua petugas dan relawannya sudah teruji, pasti bisa lebih cepat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyerahkan bantuan buffer stock, uang tunai senilai kurang lebih Rp733 juta, dan satu unit mobil tangki air. Kata dia, saat ini di Indonesia yang hampir berbarengan mengalami bencana ada sebanyak 274 kabupaten/kota.

"Mengenai penanganan jangka panjang semuanya sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Mulai dari danau retensi, masalah ganti rugi lahan, dan lainnya sudah ada formatnya," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menambahkan, hal yang saat ini fokus dilakukan adalah mitigasi bencana. Dia mengklaim, proses mitigasi bencana sudah dilakukan baik oleh Pemkab Bandung, Pemprov Jabar, dan juga Kementerian Sosial. Termasuk soal kebutuhan logistik korban banjir, sudah dipasok secukupnya.

"Semuanya disuplai, tidak ada kekhawatiran soal itu. Kami juga kirimkan buffer stock sebesar Rp 200 juta dan satu unit mobil tangki air," katanya.

Mengenai penanganan jangka panjang yang selalu menjadi pertanyaan semua pihak, pria yang akrab disapa Aher ini mengatakan, kawasan ini adalah bagian paling rendah dari cekungan Bandung. Sehingga, diperlukan penanganan dengan sebaik-baiknya.

Langkah pertama, kata dia, memindahkan manusianya dari lokasi rawan banjir. Lalu langkah lainnya yang bisa saja dilakukan adalah hidup harmoni bersama banjir.

"Nah langkah pertama ini pembebasan lahan untuk danau retensi di Kampung Cieunteung, saat ini penunjukan lokasi (Penlok)-nya dari Pemrov Jabar. Setelah itu ada tim aprasial dan melakukan rapat dengan warga di sana, dan mudah-mudahan tidak ada penolakan lagi," jelas dia.

Aher melanjutkan, diharapkan danau retensi di Kampung Cieunteung menjadi solusi yang tepat untuk penanganan banjir jangka panjang di wilayah Bandung Selatan. Karena seingat dia, pada 2012 lalu pun upaya penanganan banjir dengan pengerukan dasar Sungai Citarum pernah dilakukan. Namun ternyata hanya bertahan sekitar tiga tahun saja.

Kunjungan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa tersebut selain didampingi para kepala daerah dan muspida Jabar, Komisi V DPRD Jabar turut mendampingi rombongan Kementerian Sosial tersebut. (El)