Pemerintah Dianggap Cederai Janji Poros Maritim, Kereta Cepat Proyek Mainan Pejabat?

JAKARTA, PATROLI,-- Kamis 21 Januari 2016 lalu, megaproyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki fase baru. Hal itu seiring dimulainya peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek tersebut oleh Presiden Jokowi.

Sedari awal, proyek KA cepat Jakarta-Bandung memang sudah menuai polemik publik. Dari data yang berhasil dikumpulkan SKI PATROLI, jalan terjal kereta cepat Jakarta-Bandung, bahkan dimulai ketika baru sebatas rencana. Pembangunan teknologi kereta api canggih di Jawa itu dianggap akan memperlebar ketimpangan infrastuktur. Sampai saat ini, infrastuktur KA di berbagai pulau besar lainya di Indonesia memang tak sebaik di Jawa. Bahkan Papua hingga kini belum memiliki jalur rel kereta api.

Persoalan pembiayaan juga mencuat. Awalnya proyek yang dianggap tak terlalu penting itu akan dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat itu secara tegas menolak pengunaan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut. Tudingan tentang proyek KA cepet Jakarta-Bandung muncul. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bahkan sempat menyebut proyek KA Cepat adalah proyek mainan pejabat. Apalagi setelah China tiba-tiba hadir melakukan studi kelayakan atas permintaan pejabat Indonesia.

Awalnya, proyek ini sudah diincar Jepang sejak lama. Persaingan antara dua negara Asia timur itu pun tak terelakkan. Meski sempat menolak proposal yang diajukan kedua negara, pemerintah melalui Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya memilih China. Tentu atas berbagai pertimbangan.Jepang pun meradang karena merasa mengincar proyek itu sejak lama. Negeri Matahari Terbit itu mengancam akan meninjau ulang semua hubungan bisnis dengan Indonesia.

Sementara itu, Indonesia dan China membentuk perusahaan bersama yakni PT kereta cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai badan usaha khusus yang menggarap proyek tersebut. KCIC-lah yang mengurus semua izin proyek KA cepat Jakarta-Bandung.

Jalan curam kembali muncul. Bukan persoalan persaingan, tapi persoalan administrasi untuk memulai groundbreaking. Apalagi Presiden Jokowi memerintahkan agar proyek itu dimulai pada 21 Januari 2016.

Proyek tersebut terbentur kajian Amdal. Direktur Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) Widodo Sembodo mengatakan, kajian Amdal masih banyak kekurangan. Di istana negara, Menteri LHK Siti Nurbaya menjamin kalau Amdal proyek KA cepat layak.

Selain itu, peresmian kereta cepat dengan rute sepanjang 142,3 kilometer itu dinilai terburu-buru oleh beberapa pihak mengingat lahan yang ada saat ini belum bebas sepenuhnya. "Pemerintah tidak mempunyai strategi penguasaan lahan untuk megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Akibatnya, semuanya serba mendadak dan dilakukan terburu-buru," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, dikutip Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Upaya terburu-buru itu juga dinilai menjadikan negara sebagai contoh yang buruk bagi masyarakatnya. Terlebih lagi Presiden Jokowi dianggap terlalu memaksakan kehendaknya sendiri. "Kami melihat Jokowi sudah cenderung menjadi otoritarian-birokratis, mengadopsi model-model pembangunan ala orba yang dominan dipengaruhi oleh kekuasaan, uang, dan pendekatan militeristik jika ada yang melawan," ungkap Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zaenal Muttaqien, Jumat (12/2/2016) lalu.

Selain itu, Walhi juga mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan akibat pembangunan kereta cepat. Menyoal hal tersebut, Zaenal menyarankan pemerintah mesti memeriksa secara menyeluruh dampak lingkungan terhadap 9 kabupaten di Jawa Barat yang dilalui jalur kereta cepat. "Pembangunan infrastruktur juga pasti ada negatifnya, meski di satu sisi membangkitkan pergerakan ekonomi macam gerai-gerai komersial di stasiun yang tumbuh pesat," tutur dia.

Berbagai macam dampak negatif itu membuat Walhi mempertanyakan poros maritim yang sering didengungkan oleh Jokowi. Menurut dia, arah poros maritim menjadi tidak bermakna di tengah situasi pembangunan kereta cepat yang efisiensi dan efektivitasnya masih perlu dikaji. "Kami meminta presiden untuk sadar, tidak keburu nafsu dan kembali kepada janjinya membangun poros maritim," tambahnya.

Kurang Sosialisasi

Sementara itu, DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah pusat agar menggencarkan sosialisasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kepada masyarakat. Hal ini penting agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan mengerti pentingnya tentang proyek tersebut.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, setiap program pembangunan dari pemerintah pusat akan lebih baik jika diiringi dengan sosialisasi yang masif. "Sehingga tidak ada perbedaan pendapat," kata Ineu usai menghadiri Rakerda PDIP Jabar, di Bandung, Selasa (23/2).

Selain itu, Ineu pun meminta segala persyaratan yang wajib dipenuhi untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bisa dipenuhi dan direncanakan dengan sebaik mungkin. Selama ini, proyek tersebut menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. "Agar tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat  terkait kereta cepat Jakarta-Bandung  sosialiasi itu tidak seperti kemarin, sudah berjalan, baru ada sosialiasi. Sehingga pandangan-pandangan sudah beredar banyak," bebernya.

Soal sosialisasi ini juga sempat didemo dua kelompok masyarakat. Yang pertama mahasiswa Insitut Teknologi Bandung. Kedua, sekelompok warga yang menamakan dirinya Sunda Pergerakan (Sunda Gugat). Dalam aksinya, para pengunjuk rasa membawa foto-foto Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan lainnya.

Di tengah-tengah foto tersebut terlihat sebungkus mie instan bertuliskan kereta. Mie instan tersebut, digambarkan sebagai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun sangat instan. "Kami menolak pembangunan instan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," ujar Presien KM ITB, Muhammad Mahardika Zein.

Mutlak Dibutuhkan

Meski demikian, keberadaan kereta ini sangat dibutuhkan Indonesia. Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido menilai, negara sudah memerlukan kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung, lantaran sejak era penjajahan Belanda hingga kini belum ada inovasi terbaru dalam dunia perkeretaapian nasional.

Kendati begitu, ia mengaku kecewa dengan Menteri BUMN Rini Soemarno yang dianggap terlalu mendominasi dalam proyek tersebut. "Saya agak kecewa Menteri BUMN terlalu mendominasi masalah ini, padahal ini kewenangan perhubungan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengenai pembahasan pelaksanaan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (25/2).

Ia menilai, BUMN seharusnya tunduk pada Undang-Undang perkeretaapian. "Mohon hilangkan kegaduhan, presiden sudah groundbreaking marilah sama-sama sambut," lanjutnya.

Selain itu, ia menyarankan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub untuk pro aktif dan menjemput bola agar proyek ini dapat segera bergulir. Rendy memahami Kemenhub dituntut untuk tetap mengedepankan kelayakan pembangunan agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ia mengaku tidak sependapat dengan sejumlah anggapan miring dan keraguan terhadap Cina. (Redaksi/ Berbagai Sumber)