Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu

Masih adanya masalah pembebasan lahan pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu, Kalangan DPRD Jabar berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan PU (Kemenpera dan PU) agar prosesnya segera diselesaikan. Ketua DPRD Ineu Purwadewi mengatakan, Proyek Jalan Tol Cisumdawu ini harus menjadi prioritas sebab selain untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jatinangor dan Tanjungsari, Sumedang, jalan tol ini pun menjadi salah satu akses utama menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka. “Tol Ini fungsinya sangat penting, dan kami khawatir BIJB selesai, ini tidak. Padahal targetnya kan 2018 selesai,” katanya kemarin.

 Untuk mengatasi ini lanjut Ineu dirinya meminta pemerintah pusat agar menunjuk badan usaha jalan tol (BUJT), hal ini penting agar pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dituntaskan. Menurutnya, saat ini fase 2 baru kurang lebih 30 persen, apalagi tunnelnya perlu 2-3 tahun sedangkan pembiayaan pembebasan lahan untuk seksi 1-2 oleh pemerintah pusat baru 180 miliar (rupiah). Ia menilai, dengan adanya badan usaha jalan tol, bisa saja seksi 3-6 segera dituntaskan menjadi bersamaan terlebih di sini juga ada keterlibatan PT Jasa Sarana BUMD milik Pemprov Jabar yang melaksanakan pembangunan konstruksi.

 Ineu mengakui, selama ini, pembangunan jalan tol tersebut kurang maksimal karena terkendala sejumlah faktor, seperti terbatasnya kapasitas dan kesiapan anggaran. Menyikapi kondisi ini, DPRD Jabar akan berupaya mengakselerasi proses pembebasan lahan agar pembangunan infrastruktur tidak tertunda lama dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembebasan lahan di sejumlah proyek di Jabar segera tuntas.