Komisi IV DPRD Jabar Dorong Pembangunan Tol Bocimi

BANDUNG, PATROLI,-- Komisi IV DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan Tol Bogor, Ciawi , Sukabumi (BOCIMI) yang hingga kini masih terkendala berbagai persoalan seperti pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran. Beberapa pekerjaan monumental yang di danai APBN hendaknya diinformasikan (sebatas informasi) pula oleh eksekutif ke DPRD, sehingga DPRD tidak ditinggalkan begitu saja.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, persoalan pembebasan lahan yang selalu menjadi penghambat pekerjaan,yang berakibat banyak  pekerjaan di beberapa Dinas terganggu. Misalnya, pembangunan Tol Cisumdawu, Tol Soroja, Tol Bocimi, dan Tol BORR.

Demikian pula dengan pembebasan lahan yang ada di beberapa DI (daerah irigasi), dan Antisipasi atas hal tersebut. Daddy menyarankan  Perlunya  dibangun koordinasi (via Sekda) yang lebih intensif dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional),  karena suka tidak suka dan mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan mereka dalam pembebasan lahan. Jangan sampai lahan tidak siap hanya karena koordinasi tidak terbangun.

Masalah Fiscal gap (keterbatasan anggaran) menjadikan kita kerap kali menetapkan skala prioritas yang benar-benar terbatas. bukan tanpa risiko.dengan akibat  keterbatasan anggaran tersebut  kerap membuat pekerjaan di beberapa daerah irigasi menjadi parsial, dan  tidak tuntasnya rehabilitasi atau penggarapan sebuah DI berakibat pada ketidaktuntasan irigasi di wilayah DI tersebut.

“Bagaimanapun juga progresnya tetep harus kita intervensi, ini untuk mengawasi perkembangan Tol ini,” ujar Daddy di DPRD Jabar, Jalan Dipomegoro no. 27, Kota Bandung, Jumat (15/4/2016).

Dia menambahkan, masalah lainnya seperti dari ijin kontruksi perlintasan kita lihat tahap 1 dan 2 sudah sampai ke Cigombong. Paling tidak kalau itu sudah beroperasi saja sudah dapat mengurai kemacetan. Bahkan bukan persoalan macet saja yang dapat diminimalisasi, diharapkan pembangunan Tol ini dapat mendongkrak perekonomian dan pariwisata disepanjang tol tersebut.

“Bukan hanya dampak kepadatan lalulintasnya tetapi juga ada pilihan lain alternative selain jalur puncak,” ucapnya.

Dia mengharapkana, peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan provinsi sebaiknya lebih menitik beratkan keharusan dan bukan keinginan. Data memang ada di eksekutif, tetapi kebijakannya ada di legislatif. Ini yang harus disinkronkan. Jalan-jalan produksi seharusnya menjadi skala prioritas lainnya sehingga akan menaikkan NTP (nilai tukar petani). Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk perluasan pembangunan tol ini dapat dibangun tol laiinya yang berakses dengan tol yang sudah ada. Sehingga lebih terintegrasi dengan kota lainnya.

“Seperti yang dibangun Bogor Ring Road (BORR), pengguna jalan tol tidak harus melewati Jagorawi, aksesnya dipermudah dengan adanya BORR tersebut,” tandasnya. (Yad)