Wabup Seruyan Buka Rakor Penataan Kelompok Tani
KUALA PEMBUANG, PATROLI,-- Dalam upaya peningkatan produksi padi dan
pelatihan atau bimbingan pengoperasian teknologi pertanian termasuk alsintan
serta pengendalian hama tanaman padi, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak)
Seruyan menggelar rapat koordinasi (rakor) penataan kelompok tani. Kegiatan ini
dibuka resmi Wakil Bupati (Wabup) Seruyan, Yulhaidir di Gedung Serba Guna,
Kuala Pembuang, Senin (18/1).
Dalam rakor yang dihadiri
sejumlah kelompok tani di Seruyan, ditambah mantri tani, tenaga penyuluh lapangan
serta sejumlah kepala desa, Wabup Seruyan, Yulhaidir menyampaikan, saat ini
kondisi tengah dihadapkan pada tantangan yang berat karena semakin meningkatnya
jumlah penduduk. Seiring dengan itu, semakin bertambah pula peningkatan
konsumsi terhadap kebutuhan pokok terutama beras.
Sedangkan, menurutnya, lahan
pertanian saat ini banyak yang telah beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian.
Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu adanya suatu cara untuk meningkatkan
produksi tanaman pangan terutama padi sebagai makanan pokok masyarakat.
“Berbagai upaya pemerintah telah
dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi menuju Kab.
Seruyan yang berswasembada pangan. Hal ini dilakukan melalui program
intensifikasi tanaman padi, perluasan areal tanam atau cetak sawah, dan
optimalisasi pemanfaatan lahan yang tersebar di sepuluh kecamatan. Di mana pembiayaan
seluruh kegiatan program itu bersumber dari APBD II, APBD I dan dana tugas
pembantuan dari APBN,” kata Yulhaidir.
Yulhaidir meminta, rakor penataan
kelompok tani ini dapat menghasilkan rumusan penataan kelembagaan kelompok tani
yang ada di Seruyan. Di samping itu, dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani
dalam menjalankan fungsi sebagai pelaku usaha di bidang pertanian.
“Mengapa kita harus melakukan
penataan kembali kelompok tani yang ada di Seruyan? Karena saya perhatikan,
kondisi yang berkembang saat ini hampir seluruh kelompok tani belum memiliki
legalitas formal yang syah sebagai organisasi kemasyarakatan dalam bidang
pertanian dan peternakan,” terangnya.
Selain itu, imbuhnya, belum
tertata dan terinventarisir dengan baik dan masih banyak kelompok tani baru
bermunculan yang mengajukan bantuan kepada pemerintah yang tidak jelas
statusnya. “Muncul kelompok tani yang hanya berorientasi pada bantuan-bantuan
saja. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan dan
kemandirian serta kurangnya pembinaan kelembagaan kelompok tani. Pembinaan
perlu dilakukan secara berkesinambungan, yang diarahkan pada pola pikir petani
dalam menerapkan sistem usaha tani dan agribisnis,” ungkapnya.
Yulhaidir menambahkan, pembinaan
kelembagaan petani juga diarahkan untuk menumbuhkembangkan kelompok tani dan
gapoktan melalui kerja sama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. “Sebab,
apabila kelompok tani tidak mandiri maka kesejahteraan petani akan sulit
tercapai,” pungkasnya. (GAN)