Ketua Komisi V Berharap Regulasi PPDB 2017 Berjalan Lancar

BANDUNG,-- Komisi V DPRD Jabar menilai ada puluhan SMK Swasta di Jabar yang tidak memilliki sarana­prasarana untuk praktek siswa. Hal ini tentunya dapat menghambat proses belajar mengajar karena pembelajaran di SMK itu, sangat membutuhkan sarana­prasarana praktek. Untuk itu, Komisi V DPRD Jabar minta pihak Dinas Pendidikan Jabar untuk melakukan pendataan dan merevaluasi terhadap sekolah yang kurang tersebut.

Menurut Ketua Komisi V DPRD Jabar, H.Syamsul Bachri,S.H, M.H, dalam beberapa kali kesempatan melakukan peninjauan ke lapangan, cukup banyak melihat sekolah SMK Swasta yang serba kekurangan dalam sarana­prasarana. Hal ini, tentunya sangat merugikan siswa dalam belajar terutama saat akan melakukan praktek. “Kan SMK itu, belajar teorinya 40 % dan 60 % praktek. Sekolah­sekolah SMK yang minim sarana­prasarana, harus segera di data dan di reevaluasi, jangan sampai siswa dan orang tua siswa merasa dibohongi dan dibebani biaya akibat setiap akan melakukan praktek menumpang di sekolah lain.”

Hal ini jangan dibiarkan berlarut­larut, ujar Syamsul pekan kemarin. Cukup banyaknya, sekolah SMK swasta yang kurang sarana prasarana, hal ini terjadi karena dulu orang gampang membentuk, membangun sekolah tanpa diikuti dengan sarana dan prasarana yang cukup. Untuk itu, sekolah­sekolah (SMK­red) yang sekiranya tidak mencukupi sarana dan prasarananya, harus di-merger saja dengan Sekolah yang lain.

Diungkapkannya, harusnya SMK itu punya sarana cukup, fasilitas yang cukup sehingga SMK itu betul­betul sekolah yang memberikan pelajaran praktek yang cukup. “Jangan ketika praktek sarana dan prasarana gak ada !. Kalau SMK Negeri, memang itu tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi sarana­prasarna pendidikan, tapi kalau sekolah swasta itu, kita hanya bisa bantu dalam bentuk hibah.”

“Yang namanya hibah itu tidak bisa dibantu setiap tahun. Untuk itu, sekiranya sekolah SMK yang memenuhi standar minimal jalan, teruskan. Tapi bagi SMK yang tidak memenuhi sebaiknya diberhentikan saja atau dimerger, supaya ada sesuatu yang betul­betul tercapai dari tujuan SMK itu,” harapnya.

Syamsul juga menegaskan, kalau hanya sekedar bangun gedung, orang masuk, begitu akan praktek sarana gak ada, pertama itu kebohongan publik, kedua jangan memberikan harapan kepada anak posisi ini­posisi itu, kalau ternyata sarana prasarananya gak ada, karena pada saatnya giliran praktek anak­anak lain masih di selolah ini diluar kemana­mana.

“Saya berharap Disdik melakukan evaluasi itu, itu penting, kalau (SMK) negeri tinggal meningkatkan metodologi cara prakteknya, kita bisa lihat itu ke lapangan. Hal ini penting, Supaya harapan masyarakat betulbetul bisa jadi kenyataan.” tandasnya. (KUS)