Bupati Mi’an Geber Prioritas Pembangunan Infrastruktur

BENGKULU UTARA,-- Untuk laju pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara  (BU), Bupati Ir. Mi'an mengumpulkan  kepala SKPD di jajaran Pemkab BU, baru-baru ini. Lalu, mengadakan rapat di ruang pola Bappeda BU. Pembahasan yang dilakukannya bersama jajarannya ini  terkait  rencana pembangunan tahun 2017 ke depannya. Tentunya pembahasan  khusus yang dilakukan terhadap sinkronisasi APBD Provinsi Bengkulu ke Kabupaten BU.

Sehingga, APBD BU dengan APBD Provinsi Bengkulu bisa sejalan. Hal ini akan berdampak pada kue pembangunan melalui APBD Provinsi Bengkulu yang bisa mendapat lebih banyak daripada  kabupaten lainnya. Selain itu, menyangkut banyaknya aset provinsi yang saat ini berada di Kabupaten BU sehingga harus lebih kuat bekerja dan  menindaklanjuti pekerjaan rumah yang ada saat ini.

Sementara itu, Bupati Mi'an menangkap sinyal  dari orang nomor satu di Propinsi Bengkulu, namun akan dinyatakan dengan kinerja bagus, seperti pembangunan jalan, kampung pesisir dan pembangunan Pulau Enggano. Juga KTM-LAGITA yang saat ini masuk ke dalam skala prioritas pembangunan daerah. "Program kinerja kita lakukan ke depannya, yakni  pemerintah yang adil dan berwibawa. Pembangunan infrastruktur berkualitas serta pelayanan masyarakat yang baik. Kemudian, membentuk  sumber daya manusia berkualitas," papar Mi'an.

Mian juga memberikan rentang waktu kepada para kepala SKPD untuk mempersiapkan porsi program tersebut.  Tentunya agar visi dan misi pembangunan dari pusat ke provinsi jadi  sinkron hingga ke daerah. "Saya berharap kepada kepala SKPD jangan lelet, semuanya harus cepat selesai. Meskipun kita curi star, usulan yang  dibuat jangan asal-asalan, harus dijabarkan penjelasannya dengan rinci. Tentunya agar terjadi sinergi program dari Provinsi Bengkulu ke Kabupaten BU," terang Mi'an.

Dikatakan Mi'an, porsi yang dibutuhkan untuk Kabupaten BU tentunya ada perbedaan dengan daerah lainnya. Contohnya, dari bidang infrastruktur jalan, di Kabupaten BU perlu dialokasikan hingga 500 km karena banyaknya aset jalan propinsi di BU. Jika hal itu tidak mengandalkan serapan anggaran dari provinsi dan pemerintah pusat maka  akan lambat realisasi  pembangunan di daerah ini. "Anggaran APBD Kabupaten BU tahun 2017 nanti difokuskan untuk pembangunan fisik. Dan  tidak lagi dianggarkan di APBD Perubahan," tutupnya. (rzl)