Tiap Tahun ‘Jatah’ Anggaran Meningkat, DPR hanya Suguhkan Potret Gaduh?

Ilustrasi (ist)

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, DPR selalu meminta anggaran dengan porsi jumbo atau besar. Sayangnya tidak disertai prestasi dan transparansi yang memuaskan.

"DPR selalu minta anggaran jumbo, namum miskin prestasi dan minim transparan. Kita kadang hanya disuguhkan dengan potret yang gaduh dengan kinerja rendah," ujar Roy dalam keterangan persnya, Senin (14/8), kemarin.

Roy mengungkapkan 'jatah’ anggaran DPR cenderung meningkat dari periode ke periode. DPR periode 2009-2014 rata-rata per tahun memperoleh anggaran Rp 2,74 triliun atau sekitar 0,18 persen dari total belanja negara.

"Sedangkan, DPR periode 2015-2017 atau tiga tahun belakangan mendapat anggaran dengan jumlah rata-rata per tahun sebesar Rp 4,72 triliun atau sekitar 0,24 persen dari total belanja negara. Jadi, meningkat hampir 2 kali lipat atau sekitar 173 persen dari rata-rata anggaran DPR periode sebelumnya," jelas dia.

Selain itu, kata Roy, rata-rata pertumbuhan anggaran DPR setiap tahunnya mencapai 13,5 persen. DPR periode saat ini tingkat pertumbuhan anggaran sebesar 13,5 persen per tahun (2015-2017) meningkat dibandingkan DPR periode sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 8,3 persen. "Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi di tahun anggaran 2015 (awal periode) mencapai 59,3 persen dimana fenomena atau pola yang sama di tahun 2010 untuk DPR periode sebelumnya dengan kenaikan anggaran mencapai 43,2 persen," tandas dia.

Tak hanya itu, DPR kerap meminta anggaran dengan porsi ‘jumbo’ tanpa dibarengi perencanaan yang matang sesuai kebutuhan riil. Tingkat serapan anggaran DPR (2015-2016) rata-rata hanya sebesar 73,8 persen per tahun masih lebih tinggi dari DPR periode sebelumnya sebesar 78,1 persen per tahun. "Adanya deviasi yang lebar antara rencana anggaran dengan realisasi tersebut menunjukkan ada persoalan dalam perencanaan penganggaran di tubuh DPR," ungkap dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan bahwa ada pola anggaran DPR meningkat tajam menjelang Pemilu. Apakah kebetulan atau tidak, tetapi anggaran DPR sering mengalami peningkatan 2 tahun menjelang penyelenggaraan pemilu berikutnya.

"Di tahun 2018, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun. Usulan ini meningkat tajam hingga 70,2 persen dibandingkan alokasi anggaran tahun 2017. Pola ini mirip dengan anggaran DPR periode sebelumnya di mana meningkat tajam di tahun 2013 dan 2014 (tahun pemilu) dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya," jelas dia.

Tak pelak, pengajuan anggaran DPR RI untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun menuai banyak reaksi dan kritik. Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan guna pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.

Alasannya, sudah 15 tahun sejak reformasi, gedung wakil rakyat itu dinilai belum pernah diperbaiki secara menyeluruh. Menanggapi itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, melalui akun Twitter-nya @mohmafudmd mengatakan bahwa pimpinan DPR yang menyebut gedung DPR miring itu lah yang tidak waras. "Hasil penelitian PU gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring," kata Mahfud, Senin (14/8).

Netizen yang sependapat dengan isi tweet Mahfud MD menanggapinya dengan beragam. Bahkan, seorang netizen menyarankan untuk dibangun komplek pemakaman di sebelah gedung DPR. Alasannya agar anggota DPR selalu ingat kematian. @Ahmeed_Azriel01 Alangkah bagusnya Di bangun komplek pemakaman di Sekitar Gedung DPR,biar inget Mati,??, @wahyu_kentjana DPR harusnya merakyat gayanya, bukan malah bergaya dgn uang rakyat,.

Ditunda

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ikut buka suara soal rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR di eks lahan Taman Ria Senayan. Dia meminta rencana itu ditunda terlebih dahulu.

Zulkifli tak banyak memberi argumen atas permintannya itu. Namun dia mengingatkan, saat ini harga-harga di pasar sedang naik dan daya beli masyarakat tengah menurun (perekonomian). "Nanti dulu lah, rakyat lagi susah," kata Zulkifli di Convention Hall, Telkom University, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (13/8).

Sementara Sekretariat Jenderal DPR menyebut, wacana pembangunan apartemen baru DPR di lahan Taman Ria, Senayan, belum jadi prioritas. Meski demikian, pembangunan apartemen baru masuk rencana jangka panjang DPR. "Jadi yang itu, yang kita anu adalah penataan kawasan ya. Penataan kawasan kan nanti kita akan bikin prioritasnya mana yang akan lebih dulu kita lakukan," kata Sekjen DPR Achmad Djuned di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

"Kita nggak bicara apartemen, belum anu. Itu memang kita rencana jangka panjang, tapi kita nanti dengan anggaran yang saya kira nggak banyak," imbuh dia.

Djuned lantas menjelaskan apa yang dimaksud penataan kawasan DPR. Penataan itu di antaranya pembangunan gedung baru, pembangunan museum, perpustakaan, alun-alun demokrasi dan sebagainya.  "Jadi penataan kawasan. Saya kira belum sampeai kita bicara masalah pembangunan (apartemen)," sebut Djuned.

Meski demikian, Djuned mengatakan pembahasan soal pembangunan apartemen masih bersifat dinamis.  "Tergantung nanti, tergantung nanti," pungkasnya. (RED)