Pembangunan Mall dan Pasar Dirasa Rugikan Pedagang di Subang

Aksi forum pedagang Subang di depan gedung DPRD Jabar

SUBANG,-- Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pedagang Kecil, Pasar dan Kaki Lima Kabupaten Subang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (25/9) kemarin.

Dalam aksi tersebut massa menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan yang dialami oleh para pedagang yang merasa dirugikan dengan adanya rencana pembangunan mall di pasar-pasar tempat mereka berjualan.

Perwakilan Kordinator Forum Pedagang Kecil, Pasar, dan Kaki Lima Kabupaten Subang Supardi mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para pedagang kepada Pemerintah Kabupaten Subang terkait beberapa kebijkan yang dinilai merugikan pedagang. Selain itu para pedagang menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Subang yang tidak melibatkan pedagang dalam pembuatan kebijakan.

"Terkait program pemerintah yang tidak matang, dengan tidak membicarakannya dengan para pedagang terkait program relokasi pedagang dan rencana pembangunan mall yang menyebabkan kami (pedagang) dirugikan," kata Supardi.

Ia berharap, unsur Pemerintah Kabupaten Subang dapat duduk bersama dengan para pedagang untuk dapat menyelesaikan polemik ini.

"Kami beharap unsur pemerintah subang bisa bertindak arif dan bijaksana duduk bersama dengan para pedagang berikan solusi terbaik. Kami percaya pemerintah memiliki solusi terbaik" ujarnya.

Sebelumnya terkait permasalaan ini mereka (pedagang) sudah melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Aduan tersebut direspon dengan baik oleh Komnas HAM.

"Komnas HAM sudah merespon pengaduan kita, dan sudah memberikan surat kepada pemerintah subang dan DPRD Subang mengenai pernyataan dan klarifikasi yang disampaikan kepada para pedagang," katanya.

Aksi unjuk rasa tersebut akhirnya mendapatkan perhatian dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut aspirasi secara langsung diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat M Iqbal. Iqbal pihaknya akan segera melakukan kroscek atau investigasi terkait permasalahan ini.

"Kami akan melakukan investigasi sehubungan dengan pembangunan disana. Tentu dalam hal ini Kami perlu melakukan kroscek atau investigasi sehubungan dengan adanya anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Menurut informasi yang disampaikan mereka, bahwa disinyalir pembangunan tersebut tidak representatif tidak sesuai dengan kebutuhan" ujar anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.

Ia menambahkan, sesuai informasi yanh Ia dapatkan dari para pedagang adanya peralihan yang dirasakan oleh mereka dan kurang diperhatikan oleh pemerintah.

"Tapi disisi lain itu ada Perda nya. Apakah itu adannya kurang sosialisasi dalam pembentukan perdanya, sehingga mereka merasa dibohongi. Mereka mengadu ke Komnas HAM, termasuk hari ini ke DPRD Provinsi Jawa Barat" pungkasnya.

(LY)