Anggaran SMA dan SMK Terus Ditambah Demi Kesejahteraan Guru

ilustrasi. siswa SMA tengah melaksanakan ujian 

BANDUNG,-- DPRD Jawa Barat terus menyiapkan regulasi dan mendorong perbaikan kualitas dan kuantitas pendidikan tingkat SMK dan SMA di Jawa Barat, setelah pengelolaannya diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana, mengatakan, di tahun pertama setelah alih kelola SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat, terdapat sejumlah penyesuaian, mulai dari penambahan anggaran pendidikan sampai pembenahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"DPRD Jabar sudah dorong penganggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat tahun ini. Setiap SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat sudah mendapat suplai anggaran yang tinggi," kata Haris Yuliana, Rabu (13/9).

Haris Yuliana mengatakan, tahun pertama alih kelola ini mengalami sejumlah penyesuaian sehingga dibutuhkan beberapa perbaikan. Contohnya PPDB SMA SMK, yang wajib diperbaiki tahun depan, tentunya dengan penganggaran yang mencukupi.

Haris Yuliana pun memuji kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang masih bisa meningkatkan penganggaran untuk pendidikan, di samping harus juga mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk Pilgub Jawa Barat 2018. "Tahun pertama ini masih penyesuaian. Kami pantau memang tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya alih kelola ini, kalau ada pun sedikit dan bisa diperbaiki. Karena anggaran yang diberikan untuk sekolah, jumlahnya tetap, bahkan lebih tinggi," katanya.

Adanya sejumlah masalah dan hambatan dalam alih kelola ini, katanya, tidak bisa serta merta pengelolaan SMA dan SMK ini dikembalikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini, katanya, akan bertentangan dengan peraturan mengenai pemerintah daerah. Alih kelola SMA dan SMK negeri di Jawa Barat dari tangan pemerintah kabupaten dan kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengalami pembenahan dan penyempurnaan.

Penganggaran untuk kepentingan pendidikan dari APBD Provinsi Jawa Barat pun terus bertambah besarannya. Alih kelola tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Alih kelola di Provinsi Jawa Barat sendiri baru dilaksanakan per Januari 2017.

Haris mengatakan, pihaknya ke depan segera menyelesaikan sejumlah proses pengadaan lahan sekolah, revitalisasi sarana dan prasarana sehingga memenuhi standard, sampai pengadaan ruang kelas baru. Sebab, katanya, terutama di perkotaan, ruang kelas baru sangat dibutuhkan.

Di Jawa Barat terdapat 751 SMA dan SMK negeri dan sebanyak 4.000-an SMA dan SMK swasta. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mengelola SLB. Namun kini, mengelola juga SMA dan SMK negeri, dengan sekitar 31 ribu tenaga pendidikan.

Baru-baru ini, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar pun menyatakan Jawa Barat masih membutuhkan 5.000 ruang kelas baru untuk tingkat SMA dan SMK. Penganggaran pembangunan ruang kelas baru ini pun bertujuan menampung para lulusan SMP sehingga taraf pendidikan kian meningkat.

Pada tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menganggarkan Rp 600 miliar untuk dana pendidikan di Jawa Barat, termasuk untuk dana penyerta BOS dari pusat. Namun pada 2017, anggaran untuk pendidikan meroket jadi Rp 1,6 triliun.

Sekitar Rp 500 miliar di antaranya untuk membayar honor tenaga pendidikan non-PNS atau tenaga honorer. Karenanya, banyak guru honorer di Jawa Barat yang kini malah memiliki gaji atau tunjangan berkali-kali lipat dari biasanya. Hal ini tentunya akan mendorong kinerja para guru.

Sebut saja seorang guru honorer di kawasan selatan dan timur Jawa Barat, biasanya menerima Rp 200 ribu sampai 400 ribu perbulan, kini menerima Rp 2 juta per bulan. Peningkatan honor ini untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Jawa Barat.

Peningkatan penganggaran oleh Pemprov Jabar ini pun berdampak pada peningkatan dana penyerta BOS yang biasanya antara Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per orang, menjadi Rp 500 ribu per 700 ribu per orang.

(KUS)