Tuntut Tindak Tegas Korupsi Pertanahan: Ribuan Petani SSP Demo ke KPK

JAKARTA, PATROLI 

Ilustrasi

Selasa (11/2/), Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak KPK segera melakukan penyelidikan terhadap wilayah-wilayah yang dilaporkan masyarakat mengalami konflik agrari. "Terjadi dugaan tindak pidana korupsi di dalam wilayah-wilayah berkonflik tersebut," teriak Koordinator Umum Iwan Nurdin lewat pengeras suara.

Dalam aksinya, ribuan petani tersebut membawa sejumlah atribut aksi, seperti spanduk, poster, dan bendera. Aksi tersebut juga membuat akses pada jalur lambat Jalan HR Rasuna Said depan KPK ditutup lantaran puluhan bus besar memadati depan gedung KPK. "Kami minta KPK proaktif menindak kasus korupsi pertanahan," kata salah satu peserta aksi, Agustiana yang juga Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP).

Agustiana menjelaskan, institusi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan melakukan pembiaran terhadap penerbitan izin usaha perkebunan, tambang maupun hutan produksi yang menyalahi prosedur.

Sementara itu, koordinator KAKP, Iwan Nurdin mengatakan, KAKP mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan ke daerah yang seringkali mengalami konflik agraria. Pasalnya, diduga ada kejahatan korupsi di dalamnya.

Iwan mengatakan, selama ini institusi pemerintah enggan melakukan revisi terhadap kekeliruan pemberian izin. Padahal, hal itu memberikan dampak buruk seperti konflik dan kehancuran lingkungan.

Untuk mengamankan aksi tersebut, sebanyak kurang lebih 350 personel polisi diterjunkan untuk menjaga kantor Abraham Samad cs tersebut. "Prosedur tetap (Protap) ada sebanyak 350 personel gabungan dari Polda, Polres, Polsek, dan Brimob," ujar Kapolsek Setiabudi AKBP Tri Suhartanto.

Selain ratusan personel kepolisian, kendaraan taktik seperti mobil water canon tampak dipersiapkan. "Ini sesuai protap saja," tandas Tri. (Yadi S)