Ketimpangan Pembangunan Harus Disikapi Pemda

Harris Bobihoe (Ist)

BANDUNG,-- Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam rangkaian HUT RI ke-72, tentang masih terjadinya ketimpangan penyelenggaraan pembangunan saat ini terutama di sektor ekonomi dan sosial, harusnya menjadi perhatian dan disikapi bagi pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar, Harris Bobihoe. Menurutnya, apa yang disampaikan presiden harus disikapi pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas pembangunan.

Menurut Harris Bobihoe, apa yang disampaikan presiden harus disikapi pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas pembangunan.

Dari paparan Presiden RI dalam pidato kenegaraannya terungkap bahwa persoalan ketimpangan pembangunan masih menghantui penyelenggaraan pembangunan saat ini terutama di bidang ekonomi dan sosial.

Maka harus menjadi perhatian, kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, kepada wartawan di DPRD Jabar usai sidang Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, pekan lalu.

Haris menilai dengan kondisi tersebut pemerintah daerah harus memaksimalkan kemandirian dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya yaitu melalui optimalisasi penggalian potensi pajak.

“Di Jabar langkah tersebut sudah diwujudkan dengan indikator keberhasilan naiknya pendapatan dari berbagai sumber pendapatan. Dengan kondisi tersebut,” ujar Harris.

Pemprov Jabar dapat mengurangi ketergantungan dana pembangunan kepada pemerintah pusat baik DAU maupun DAK. (KSW)