Insan Pers Agar Jaga Stabilitas Pilkada dan Pilgub Jabar 2018
BANDUNG,-- Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta pers tetap
independen dan menjaga integritasnya terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 dan pilkada di 16 kabupaten/kota.
"Pers dan partai politik memiliki standar kerja yang
berbeda. Bagaimana pers itu harus bersikap independen dan menjaga integritasnya
dan bisa jadi pengontrol sosial saat pelaksanaan Pilgub Jawa Barat 2018 dan
pilkada di 16 kabupaten/kota," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari,
di Bandung, Rabu (29/11)
Ditemui saat menjadi keynote
speaker pada acara Media Gathering "Peran DPRD Provinsi Jawa Barat dan
Media Massa Dalam Menjaga Stabilitas Politik Menjelang Pilkada Serentak di Jawa
Barat 2018", Ineu mengatakan, saat pilkada serentak nanti pers juga harus bisa tegas dalam
membedakan ruang redaksi dengan bisnis.
"Teman-teman pers juga harus bisa memahami,
memperhitungkan risiko buruk dari pemberitaan yang dibuat tidak berdasarkan
kode etik jurnalistik dan pers juga wajib memberitahukan atau memberitakan
pemilu yang bijak, damai dan baik kepada masyarakat melalui
pemberitaannya," kata dia.
Politisi perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengakui
bahwa peran serta pers dalam mengawal Pilgub Jawa Barat 2018 dan pilkada
serentak di 16 kabupaten/kota bukan lah hal yang mudah mengingat luasnya
wilayah Jawa Barat dan jumlah penduduk yang banyak. "Ini yang kami harapkan bahwa tugas pers yang bisa
diimplementasikan nanti. Tentunya ini tidak mudah karena Jabar itu luas dan
masyarakatnya banyak," kata dia.
Menurut dia, kesuksesan sebuah pilkada tidak terlepas dari
peran seluruh pihak bukan semata tugas KPU, Bawaslu atau aparat keamanan namun
juga termasuk peran dari media massa. "Keberhasilan
pilkada bukan hanya pemilihan tapi pelaksanaannya dari bagian politik. Kami di
DPRD juga berperan, pers juga berperan. Namun tidak sedikit keberhasilan dan
kericuhan pilkada itu dikarenakan peran rekan-rekan media. Jadi media itu
sangat berpengaruh," kata dia.
DPRD Jawa Barat sendiri, kata Ineu, memiliki tiga fungsi terkait
pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yakni legislatif, pengawasan dan budgeting
atau bagaimana anggaran pilkada disusun bersama pihak terkait. "Dan kami di Komisi I juga
keliling di KPU Jabar dan KPU di 16
kabupaten/kota dan mengawasi itu sesuai dengan fungsi kami sebagai fungsi
pengawasan. Ini yang akan kami lakukan, jadi dengan tugas fungsi ini kami ingin
menyukseskan Pilkada Serentak 2018 dan di 16 kabupaten/kota," kata dia.
(ELLY S)