Masyarakat Keluhkan Kerusakan Jalan

 BANDUNG,-- Jalan nasional yang ada di seluruh daerah Jawa Barat sepanjang 1.789 kilo meter, 40 persen kondisinya saat ini rusak. Berkaitan dengan itu, DPRD Jabar mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar H. Daddy Rohanady menyebutkan, kerusakan jalan nasional tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota, seperti di Kab. Sukabumi, Kab. Bogor dan Kab. Bandung Barat-Purwakarta termasuk Bekasi-Karawang.

Kedatangan rombongan Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe ke kantor Dirjen Bina Marga, yakni mempertanyakan pola penanganan jalan nasional. Sebab, selama ini apabila ada jalan yang rusak, masyarakat selalu menyalahkan kepada pihak provinsi. Bahkan sewaktu anggota Dewan Jabar melakukan kegiatan reses beru-baru ini, masalah kerusakan jalan, sangat banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat.

“Mayoritas masyarakat tidak paham tentang status jalan, apakah itu jalan kabupaten/kota, provinsi atau nasional. Yang masyarakat inginkan jalan bagus,” kata Daddy.

Dikatakan, penanganan jalan nasional yang ada di Provinsi Jabar merupakan tanggungjawab Balai Pengelolaan Jalan Nasional (BPJN) di bawah kendali Dirjen Bina Marga Pusat. Sehingga, bila ada jalan nasional yang rusak, lambat untuk ditangani. “Namun di sisi lain, provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan,” katanya.

Untuk itu, imbuh dia, seharusnya pihak Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga menambah jumlah balainya. Hal ini mengingat cakupan wilyah Jabar yang cukup luas. “Atau bisa juga, untuk penanganan kerusakan jalan yang rusak ringan, diserahkan ke Dinas BMTR Jabar melalui BPJ wilayah yang ada. Sehingga, bisa cepat diperbaiki,” ujarnya. ***