Tiga Tokoh Penting Akan Bicara Soal Konvensi Otonomi Daerah dan Solidaritas Bagi Warga Miskin
Pada acara tersebut baru diperoleh konfirmasi untuk kehadiran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Agus Hanafiah dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, surat untuk Deputi Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto baru dikirimkan secara khusus lewat Kantor Pos, dan dikirim lewat faximile Senin 1 Juni 2015, konfirmasinya mungkin baru diperoleh hari Rabu 3 Juni 2015.
memberikan pendapat dan komitmennya pada tanggal 23 – 25 Juni di Trans Hotel Bandung”, kata Sekjen Asosiasi Relawan Indonesia Gatot Kertabudi dalam siaran persnya Selasa 2 Juni 2014.
Menurut tokoh relawan ini, bahwa penanggulangan kemiskinan yang tercipta secara akut dan bersifat struktural selama ini tidak bisa dilakukan dengan pola kerja konvensional, namun harus dilakukan secara bersama-sama dan menyeluruh melalui kepedulian serentak dari masyarakat kaya (The Rich) dengan memberi kontribusi nyata untuk masyarakat miskin
(The Poor). Disamping itu hambatan penting yang sifatnya sangat fundamental adalah sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang masih mengadopsi kelembagaan dan kinerja tradisional, disamping sangat dipengaruhi oleh model kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sebagai pilihan.
mengadopsi kebijakan ekonomi secara dualistis dengan menghadapkan dua sistem ekonomi secara diametral atau wujud secara berdampingan, yaitu satu sisi membangun sektor ekonomi modern untuk orang-orang kaya, dan dalam sisi lain mempertahankan sektor ekonomi tradisional untuk warga miskin menjadikan corak yang berlaku akan bersifat parsial, dan memberi kecenderungan senantiasa menimbulkan tensi dan disrupsi sosial katanya.
POLITIK GADUH
Sebagaimana yang dikemukakan mantan Wakil Presiden RI Boediono, bahwa desentralisasi, demokrasi tidak meniadakan maslah-masalah mendasar yang menghambat kemajuan Indonesia. Ada tiga masalah yang harus diatasi, yaitu (a) kemacetan proses politik, (b) korupsi, dan (c) infrastruktur yang buruk. Kata Boediono, tidak sulit bagi kita untuk menyebutkan contoh-contoh konkret, kemacetan proses politik di negeri ini baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Namun, ada satu observasi yang patut saya sebutkan disini
Saya kutip dari Buku berjudul One Man’sView of The World yang ditulis oleh Lee Kuan Yew, beliau melihat bahwa sistem kita memililih langsung presiden dan memilih langsung anggota legislatif – secara inheren cenderung menimbulkan kemacetan proses politik (political gridlock). Ia menyarankan kita melihat sistem Perancis yang memberikan kekuasaan kepada presiden untuk membubarkan parlemen dan meminta diadakan pemilu legislatif apabila kemacetan terjadi. Lee Kuan Yew bisa benar bisa salah, tetapi sinyalemen ini mengingatkan kita akan urgensi untuk mengatasi masalah gridlock yang sistemik dan mengganggu ini.
Mengenai penanganan masalah korupsi, saya kira banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman mereka, terutama dalam memadukan upaya penegakan hokum dengan program yang lebih besar lagi, yaitu pembangunan birokrasi. Wajar apabila Singapura berbangga mengenai prestasinya di bidang ini.
Lee Kuan Yew menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur perhubungan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Pendapat ini seribu persen benar dan memang sejalan dengan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Keutuhan politik suatu bangsa hanya bisa berlanjut apabila dilandaskan pada keutuhan ekonomi suatu negara hanya bisa terwujud apabila ada jaringan transportasi dan komunikasi antar daerah yang efisien.
Masalahnya tidak sekadar mengenai pembebasan tanah, atau mencari investor atau menyisihkan dana APBN bagi proyek yang ada. Itu semua penting. Namun, masalah yang lebih mendasar adalah bagaimana mencapai konsensus mengenai desain yang terbaik bagi jaringan transportasi dan komunikasi nasional. Sesuatu yang harus diakui, tidak mudah dicapai di alam desentralisasi dan demokrasi dengan siklus politik lima tahunan yang ada. Pada saat seperti ini kita merindukan para negarawan yang berwawasan nasional, berpikir jangka panjang, dan berhitung antargenerasi.
“Tidaklah berlebihan bila saya menyatakan, berbanggalah Indonesia bila ketiga tokoh penting yang akan berbicara soal Konvensi Otonomi Daerah dan Solidaritas bagi warga Miskin pada hari Kamis 4 Juni 215 di Set ARI Center sebagai ikon yang berkelanjutan nantinya. Pemerintah tidak lah fair bila sebuah konsep besar untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dikerdilkan oleh terminologi tidak bisa dilaksanakan karena suatu alasan alokasi dana untuk event penting ini tidak tersedia, dimana penyimpangan anggaran negara berlangsung dengan semena-mena dan merajalela”, ucap Gatot Kertabudi tokoh relawan dan mantan Ketua Mahasiswa Tahun 1979 ini.
100 RELAWAN TERPELAJAR
Untuk menyambut dan memuliakan para tamu pada acara Silahturahmi dan Jumpa Pers yang direncanakan Kamis 4 Juni 2015 di SET ARI CENTER, Jalan Depok VI/9 Antapani Kota Bandung, Asosiasi Relawan Indonesia telah menyiapkan 100 relawan terpelajar antar universitas. Diharapkan pemerintah tidak bersikap sebaliknya, bukan meresponnya secara produktif, tapi berpikir untuk mempermalukan.
Sejak hari Minggu 31 Mei 2015 beberapa relawan dengan giat menata ruang di SET ARI CENTER, Lantai satu dipersiapkan untuk ruang Rehat Kopi dan Makan Siang, Lantai dua untuk Acara Silahturahmi dan Jumpa Pers, Lantai tiga untuk ruang rehat. Di tiap ruangan dan halaman Sekretariat dipersiapkan layar yang terhubung dengan acara sehingga para tamu bisa menikmatinya dengan nyaman. (B12)
+Siswa+SDN+2+Bojongkulon+didampingi+kepala+sekolah+dan+guru+memperlihatkan+piala+yang+telah+diraih.jpg)
%2BLokasi%2Bpenampungan%2BCPO%2Bdi%2BKM%2B24%2BBalam.jpg)
%2BDarman%2BUntung%2Bsaat%2Bdibawa%2Bke%2BPolsek%2BSumberjaya%2Bkarena%2Bmembawa%2Bsenjata%2Bapi%2Bdan%2Bmemiliki%2Bbaju%2BTNI%2Blengkap%2Bdengan%2Batribut%2Bkepangkatannya%2B.jpg)