Banyak Rakyat Kecil “Disakiti” Pemerintah

"Bantuan Tunai Kompensasi BBM Rawan Salah Sasaran"

Pemerintah mengklaim lebih siap mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama bagi masyarakat miskin. Namun, faktanya tidak seperti itu. Di lapangan masih banyak bantuan yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran, bahkan banyak juga masyarakat miskin yang “tersakiti” karena tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, teknis pembagian yang menyebabkan masyarakat lemah tersiksa, bahkan ada yang sampai meninggal dunia plus potongan-potongan yang dilakukan oknum masih terjadi. Hal itu tentu tidak bisa dianggap sepele.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan, indikasi kesiapan itu terlihat dari pembagian sejumlah kartu bantuan non-tunai yang telah diluncurkan pada waktu lalu.

Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp5 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Dana untuk bantuan selama dua bulan tahun ini diambil dari pos cadangan perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Namun kenyataan yang ada di lapangan saat ini, banyak warga miskin yang tak mendapatkan bantuan itu, bahkan justru warga tergolong mampu justru menikmati bantua tersebut.

Sejumlah pengamat ekonomi menilai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Joko Widodo sangat berpotensi tidak tepat sasaran, sehingga makin membuat rakyat kecil “disakiti. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, menilai data penerima bantuan bakal tetap menjadi kendala utama. Sebab, menurut Enny, basis data yang diperbarui pada 2013 oleh Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari Program Perlindungan Sosial 2011.

Enny mengingatkan, distribusi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat tahun lalu mengacu ke data Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Saat itu, kata Enny, distribusi bantuan tak merata. “Seharusnya data yang digunakan pemerintah saat ini dimulai dari awal, bukan hasil pembaruan,” katanya.

Ekonom dari Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih, juga menilai bantuan sosial sangat mungkin melenceng dari sasaran. Lana memperkirakan duit triliunan rupiah yang disiapkan tak cukup untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat tak mampu. Dengan jumlah penerima sekitar 15,5 juta keluarga, pemerintah membutuhkan dana besar.

Berikut data yang berhasil dihimpun SKI PATROLI tentang dugaan bantuan tak tepat sasaran: Di Musi Banyuasin (Muba), Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Muba, Samsudin mengatakan akan mengevalusasi data penerima PSKS untuk tahap selanjutnya. Dia menduga pembagian PSKS saat ini banyak yang tidak tepat sasaran.

“Kedepan kita akan melakukan evaluasi, dan mendata ke lapangan, karena kita lihat ada beberapa warga mengeluhkan pembagian PSKS di sejumlah kantor Pos,” ujar Samsudin, kemarin.

Sementara itu, di Jawa Barat, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Subang yang juga Wakil Bupati Imas Aryumningsih mengatakan, akurasi data penerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera tahun 2014 kurang akurat. Sebab ada sejumlah keluhan maupun laporan kepada pihaknya terkait penerima bantuan dana itu yang dinilai tak tepat sasaran.

Daerah Jabar lainnya, yakni Ciamis ada dua janda miskin yang hanya bisa gigit jari karena tak bisa mendapatkan bantuan itu. Saat warga lain berduyun-duyun ikut antrian untuk menerima kompensasi kenaikan harga BBM dari pemerintah yang digelontorkan melalui Kantor Pos, Ilah (74) dan Amah (78), warga Dusun Cisaar, RT 02 RW 01, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, lebih memilih pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sebab, sedari dulu keduanya tidak pernah terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah.

“Saya kecewa dengan data penerima bantuan yang sekarang ini. Kenapa yang menerima bantuan masih orang itu-itu saja. Sementara orang yang seyogyanya mendapatkan bantuan dari pemerintah dibiarkan seolah tanpa ada perhatian,” kata keluarga Ilah yang dibenarkan Kepala Desa Kertahayu, Apan Ruspandi, bahwa banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan karena tidak terdaftar.

Di daerah lainnya, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan dari laporan yang disampaikan oleh beberapa camat, sekarang ini mulai ditemukan penyaluran PSKS yang tidak tepat sasaran.

Warga yang secara ekonomi cukup mampu, malah menerima bantuan. Sementara ada beberapa warga yang benar-benar miskin malah tidak mendapatkannya. “Saya mendapat laporan dari Camat Saptosari kalau ada yang tidak tepat sasaran,” ucapnya, Rabu (26/11) lalu.

Dengan demikian, apakah pemerintah akan mengevaluasi ulang terkait banyaknya bantuan yang tak tepat sasaran? Atau ‘penderitaan’ warga yang tak menerima bantuan itu hanya akan menjadi bukti bahwa di negeri ini si kaya makin kaya, dan si miskin makin miskin. Yeng jelas, masyarakat tentu berharap agar bantuan tersebut sesegera mungkin bisa lebih merata. (B. Hermawan/Berbagai Sumber)