SAD Sambangi Kantor Bupati Muratara

MURATARA,-- Pasca penyerangan di Mapolsek Nibung, Kabupaten Musirawas Utara, Propinsi Sumatera Selatan, Rabu (18/01) kemarin, sebanyak 20 orang Suku Anak Dalam (SAD) dari  2 kecamatan di antaranya Kecamatan Nibung dan Karang Jaya, mendatangi  kantor bupati, Kamis (19/01).

Kedatangan  SAD  tersebut, menyampaikan bahwa pengklaiman lahan seluas 1400 Ha di Kecamatan Nibung tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara merusak.

“Lahan seluas 1400 Ha di Kecamatan Nibung itu yang dipersoalkan. Kita meminta kejujuran Pemkab Muratara atas lahan 400 hektar itu merupakan tanah adat SAD. Sementara, soal perusakan Malpolsek SAD yang dipersalahkan SAD. Sehingga kita minta kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan itu”, Ujar Bustomi, salah satu saksi sejarah SAD yang didampingi rekan-rekannya dari SAD Kecamatan Jaya Desa Muara Tiku dan dari kecamatan Rawas Ilir Desa Mandi Angin dusun empat dalam pertemuan di ruang Bina Peraja Bupati Muratara.

Menurut, Bustomi, tanah lokasi SAD juga ada di wilayah lain, meliputi di sungai gemang, sungai keruh sampai sungai serdang. Bahkan, di taburajeng dulunya digunakan untuk lahan berladang.” Maka, SAD yang ada di Nibung Tebing Tinggi mereka anak keturunan. Tinggal di desa bukan kelompok SAD,” Jelasnya.

Dikataknnya, bahwa yang hadir dari SAD saksi hidup sejarah Bustomi, Rahman yang ikut membuka pertama sekali dan menetap dilahan sejak tahun 1995. “Ini saksi hidup sejarah yang membuka lahannya dan menetap disana sejak tahun 1995,” jelasnya.

AKBP Harri Brata, Kapolres Musirawas, Musirawas Utara, diwakili Kasat Intel Polres AKP Edi Putra Jaya, didampingi Kapolsek Rawas Ilir, IPTU Fatji Anbiyaa menerangkan soal kejadian atas aksi kericuhan di Malpolsek Nibung kemarin bukan dilakukan oleh SAD yang asli, tapi oleh masyarakat Tebing Tinggi yang mengatasnamakan SAD. Kejadian itu merupakan pemanfaatan atau penunggangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

M Thohir, Dandim 0406 MLM,  diwakilkan Sugiharto, Koramil Nibung, sangat menyayangkan adanya penodaan mengatas namakan SAD oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ditempat berbeda, H Devi Suhartoni, Wakil Bupati Muratara,  menerangkan, untuk SAD di Tebing Tinggi, pemerintah sudah melayangkan surat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Perkebunan untuk meminta petunjuk persoalan tersebut, karena menyangkut lahan seluas itu bukan kapasitas daerah lagi.“ Kita sudah menyurati pusat, karena hal tersebut bukan kapasitas daerah lagi,” jelasnya.

Sebagai kapasitas kepala daerah, itu memastikan para investor yang berinvestasi di Kabupaten Muratara ini nyaman. “ Jika investor berinvestasi dengan nyaman, maka yang baru juga datang, mudah-mudahan kedepannya akan menjadi manfaat bagi warga Muratara,” tuturnya.

Ditambahkanya, persoalan tentang lahan  ini banyak, bukan cuma di kabupaten Muratara saja,tapi sudah jadi masalah nasional.“Kita akan mengirim Asisten I,Tata Pemerintahan Setda Muratara, ke pusat untuk berkoordinasi, nantinya seperti apa penyelesaian ini, tapi yang jelas kami bersama Forum FKPD akan menjamin keamanan para investor,” urainya.

Selain itu, Syafruddin, Asisten Tata Pemerintahan Setda Muratara, mengatakan atas perintah Bupati Muratara, Selasa-Rabu (25-26/1), Ia akan berangkat ke Jakarta guna melaporkan persoalan tersebut ke pusat. “Ya, 25-26 Januari 2017 kita akan bertolak ke Jakarta, guna berkoordinasi ke pemerintah pusat, setelah adanya petunjuk barulah akan kita jalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Amri Sudaryono, anggota DPRD Kabupaten Muratara, dari partai Demokrat, menyayangkan kejadian atau kericuhan di kantor Mapolsek Nibung, sehingga dua unit kendaraan mobil Polsek Nibung yang berujung adanya penyanderaan antar kedua belah pihak.

Dikatakannya, aksi ini dipicu karena warga Desa Tebing Tinggi atau Suku Anak Dalam (SAD) menuntut kejelasan lahan 1400 Ha milik mereka yang sekarang dijadikan lahan perkebunan PT London Sumatera (Lonsum).

“Persoalan ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak kunjung ada penyelesaiannya, sehingga berakibat adanya aksi demo yang memprotes untuk meminta pengembalian lahan tersebut. Maka itu selaku perwakilan rakyat, meminta pihak eksekutif untuk segera mencari solusi dan penyelesaian permasalahan tersebut,” tutupnya

(Toni)